loading...
Guru Besar Emiritus Universitas Muhammadiyah Surakarta, Abdul Munir Mulkhan, memuji pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla yang mulai membuka keterisolasian wilayah Papua.
Abdul Munir Mulkhan, dalam siaran pers yang diterima SP, Selasa (1/1), mengatakan, pembangunan jalan yang dilakukan Presiden Jokowi agar daerah-daerah yang selama ini terisolasi bisa terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada. "Hal itu akan bisa mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik sehingga bisa menurunkan harga barang,” kata dia.
Kalau harga turun, kata dia, maka perekonomian masyarakat setempat jadi meningkat dan yang pada akhirnya rakyat sejahtera. “Selain itu, pembangunan infrastuktur ini juga menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah,” ungkapnya.
Munir menambahkan, selama ini, Papua dan wilayah timur Indonesia banyak yang tertinggal pembangunannya lantaran tidak ada akses jalan yang memadai. Akibatnya, distribusi barang dan jasa sulit dilakukan. Tanpa ketersediaan jaringan jalan yang memadai, distribusi barang dan jasa hanya bisa dilakukan melalui udara.
Ini tentu menyebabkan tingginya biaya. "Telah adanya jalan itu mendorong masyarakat lebih punya kesempatan membuat berbagai macam kegiatan ekonomi,” kata dia.
Meski tantangannya berat, tambah Munir, Jokowi tampak tidak gentar. Ia tidak hanya memberi instruksi dari Jakarta, Jokowi turun langsung dalam pembangunan Papua ini untuk memastikan semua program untuk mempercepat pemerataan pembangunan Papua bisa terlaksana dengan baik.
Beberapa kali ia datang langsung meninjau pembangunan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
Dampak hasil kerja Jokowi dan seluruh jajarannya bisa dilihat dari penduduk yang sebelumnya berjalan kaki dengan medan yang sulit dan memakan waktu lama, saat ini sudah dapat melintasi jalur yang sama dengan lebih mudah dan cepat.
“Pelan-pelan Papua sedang bergerak menjadi daerah modern, lebih maju, sejahtera dan tak lagi tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia" kata Komisioner Komnas HAM RI 2007-2012 ini.
Pemerintahan Jokowi dan JK sangat fokus dalam mengimplementasikan program–program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, pemerintah Indonesia akan mengedepankan lima Program Prioritas, salah satunya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kontekstual Papua, pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan.
Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pembangunan 1.098 km jalan di perbatasan Papua yang terbentang dari Jayapura hingga Merauke. Namun, pembangunan ini bukanlah perkara mudah, mengingat kondisi alam, kontur, lingkungan dan pegunungan tengah di Papua yang cukup berat. Pembangunan jalan di perbatasan Papua terdiri dari tiga segmen, yaitu Jayapura-Arso-Waris-Yeti (128,18 km), Yetti-Ubrub-Oksibil (301,74 km) dan Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke (668,32 km), sehingga sejak 2015 jalan perbatasan Papua telah berhasil tembus 908,72 kilometer.
Sementara, untuk tahun 2019, pemerintah akan berkonsentrasi di Ubrub sampai Oksibil, sekaligus menyediakan alternatif pilihan untuk menuju point to point dari Jayapura hingga Ubrub, ataupun dari bawah sampai atas menuju Trans Papua.
Selain itu, Pemerintah membangun 355 rumah khusus (Rusus) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Papua Barat dengan tipe 36, dilengkapi meubel, air dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.
Tahun 2018, pembangunan Rusus di Papua Barat dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu 50 unit plus 80 unit instruksi Presiden di Kabupaten Sorong, 50 unit di Kabupaten Teluk Bingung, 50 unit di Kabupaten Fakfak, 50 unit di Kabupaten Keimanan dan 75 unit Kabupaten Manokwari.
Rusus yang dibangun bukan hanya diperuntukkan bagi MBR tetapi juga bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM yang tinggal di Kampung Wasambin, Distrik Teluk Maybilit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
BeritaSatu
Abdul Munir Mulkhan, dalam siaran pers yang diterima SP, Selasa (1/1), mengatakan, pembangunan jalan yang dilakukan Presiden Jokowi agar daerah-daerah yang selama ini terisolasi bisa terhubung dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada. "Hal itu akan bisa mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik sehingga bisa menurunkan harga barang,” kata dia.
Kalau harga turun, kata dia, maka perekonomian masyarakat setempat jadi meningkat dan yang pada akhirnya rakyat sejahtera. “Selain itu, pembangunan infrastuktur ini juga menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah,” ungkapnya.
Munir menambahkan, selama ini, Papua dan wilayah timur Indonesia banyak yang tertinggal pembangunannya lantaran tidak ada akses jalan yang memadai. Akibatnya, distribusi barang dan jasa sulit dilakukan. Tanpa ketersediaan jaringan jalan yang memadai, distribusi barang dan jasa hanya bisa dilakukan melalui udara.
Ini tentu menyebabkan tingginya biaya. "Telah adanya jalan itu mendorong masyarakat lebih punya kesempatan membuat berbagai macam kegiatan ekonomi,” kata dia.
Meski tantangannya berat, tambah Munir, Jokowi tampak tidak gentar. Ia tidak hanya memberi instruksi dari Jakarta, Jokowi turun langsung dalam pembangunan Papua ini untuk memastikan semua program untuk mempercepat pemerataan pembangunan Papua bisa terlaksana dengan baik.
Beberapa kali ia datang langsung meninjau pembangunan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.
Dampak hasil kerja Jokowi dan seluruh jajarannya bisa dilihat dari penduduk yang sebelumnya berjalan kaki dengan medan yang sulit dan memakan waktu lama, saat ini sudah dapat melintasi jalur yang sama dengan lebih mudah dan cepat.
“Pelan-pelan Papua sedang bergerak menjadi daerah modern, lebih maju, sejahtera dan tak lagi tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia" kata Komisioner Komnas HAM RI 2007-2012 ini.
Pemerintahan Jokowi dan JK sangat fokus dalam mengimplementasikan program–program pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan bahwa dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, pemerintah Indonesia akan mengedepankan lima Program Prioritas, salah satunya percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kontekstual Papua, pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir, peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung, serta peningkatan tata kelola dan kelembagaan.
Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan pembangunan 1.098 km jalan di perbatasan Papua yang terbentang dari Jayapura hingga Merauke. Namun, pembangunan ini bukanlah perkara mudah, mengingat kondisi alam, kontur, lingkungan dan pegunungan tengah di Papua yang cukup berat. Pembangunan jalan di perbatasan Papua terdiri dari tiga segmen, yaitu Jayapura-Arso-Waris-Yeti (128,18 km), Yetti-Ubrub-Oksibil (301,74 km) dan Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke (668,32 km), sehingga sejak 2015 jalan perbatasan Papua telah berhasil tembus 908,72 kilometer.
Sementara, untuk tahun 2019, pemerintah akan berkonsentrasi di Ubrub sampai Oksibil, sekaligus menyediakan alternatif pilihan untuk menuju point to point dari Jayapura hingga Ubrub, ataupun dari bawah sampai atas menuju Trans Papua.
Selain itu, Pemerintah membangun 355 rumah khusus (Rusus) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Papua Barat dengan tipe 36, dilengkapi meubel, air dan prasarana sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan, drainase, listrik dan air untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.
Tahun 2018, pembangunan Rusus di Papua Barat dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu 50 unit plus 80 unit instruksi Presiden di Kabupaten Sorong, 50 unit di Kabupaten Teluk Bingung, 50 unit di Kabupaten Fakfak, 50 unit di Kabupaten Keimanan dan 75 unit Kabupaten Manokwari.
Rusus yang dibangun bukan hanya diperuntukkan bagi MBR tetapi juga bagi pemuka agama/adat, masyarakat yang terimbas konflik, petugas, tenaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah perbatasan dan eks anggota OPM yang tinggal di Kampung Wasambin, Distrik Teluk Maybilit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
BeritaSatu
0 Komentar Guru Besar Muhammadiyah Surakarta Puji Jokowi Buka Keterisolasian Papua
Post a Comment