loading...
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo menegaskan, dirinya siap menerima risiko terkait deklarasi kepala daerah di Jawa Tengah yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Alila Solo pada 26 Januari silam. Bahkan, Rudy mengaku siap jika dirinya akan diberhentikan atau dipecat.
Menurutnya, hal itu sebagai konsekuensi sebagai petugas partai dan memberikan dukungan terhadap Jokowi. "Netral gimana, saya ini petugas partai dan saya tidak mungkin netral. Saya tetap mendukung Jokowi, netral gimana," tegasnya kepada JawaPos.com, Minggu (24/2).
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo itu mengatakan, meskipun jabatan kepala daerah melekat, tetapi ketika dirinya melakukan kampanye tidaklah melanggar aturan. Karena di aturan tidak ada yang mengenai hal itu.
"Aturannya tidak ada di situ. Yang ada itu etika, dan etika itu tidak ada di Bawaslu. Kalau saya melanggar, baru Bawaslu yang bertindak. Saya tidak melanggar, dan netral bagaimana?" ucapnya.
Rudy pun menegaskan, bahwa dirinya merupakan petugas partai PDI Perjuangan yang ditunjuk untuk menjadi Wali Kota. Dan sebagai seorang petugas partai, dirinya pun tidak akan netral. "Saya pun tidak mungkin netral, saya akan ngewangi (membantu) Jokowi wong dia petugas partai yang diusung PDI P dan didukung partai koalisi," ucapnya.
Kalau soal ditegur, Rudy melanjutkan, dirinya pun mempersilakan Mendagri untuk menegurnya. Jangankan hanya ditegur, mantan tandem Jokowi itu pun siap jika memang harus dipecat dari jabatannya. "Dipecat malah samsoyo seneng, kampanyene isoh bebas. Selama ini kan hanya Jumat dan hari libur. Dipecat malah tidak ada risiko," tandasnya.
Sekadar diketahui, Bawaslu merekomendasikan bahwa kepala daerah yang melakukan deklarasi bersama Ganjar Pranowo pada Sabtu, 26 Januari silam di Solo telah melanggar aturan yakni mengenai netralitas Kepala Daerah.
JAWAPOS
from BERITA POLITIK TERLENGKAP https://ift.tt/2GI2VLK
Menurutnya, hal itu sebagai konsekuensi sebagai petugas partai dan memberikan dukungan terhadap Jokowi. "Netral gimana, saya ini petugas partai dan saya tidak mungkin netral. Saya tetap mendukung Jokowi, netral gimana," tegasnya kepada JawaPos.com, Minggu (24/2).
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo itu mengatakan, meskipun jabatan kepala daerah melekat, tetapi ketika dirinya melakukan kampanye tidaklah melanggar aturan. Karena di aturan tidak ada yang mengenai hal itu.
"Aturannya tidak ada di situ. Yang ada itu etika, dan etika itu tidak ada di Bawaslu. Kalau saya melanggar, baru Bawaslu yang bertindak. Saya tidak melanggar, dan netral bagaimana?" ucapnya.
Rudy pun menegaskan, bahwa dirinya merupakan petugas partai PDI Perjuangan yang ditunjuk untuk menjadi Wali Kota. Dan sebagai seorang petugas partai, dirinya pun tidak akan netral. "Saya pun tidak mungkin netral, saya akan ngewangi (membantu) Jokowi wong dia petugas partai yang diusung PDI P dan didukung partai koalisi," ucapnya.
Kalau soal ditegur, Rudy melanjutkan, dirinya pun mempersilakan Mendagri untuk menegurnya. Jangankan hanya ditegur, mantan tandem Jokowi itu pun siap jika memang harus dipecat dari jabatannya. "Dipecat malah samsoyo seneng, kampanyene isoh bebas. Selama ini kan hanya Jumat dan hari libur. Dipecat malah tidak ada risiko," tandasnya.
Sekadar diketahui, Bawaslu merekomendasikan bahwa kepala daerah yang melakukan deklarasi bersama Ganjar Pranowo pada Sabtu, 26 Januari silam di Solo telah melanggar aturan yakni mengenai netralitas Kepala Daerah.
JAWAPOS
from BERITA POLITIK TERLENGKAP https://ift.tt/2GI2VLK
0 Komentar Deklarasi Jokowi Disebut Melanggar, Wali Kota Solo: Saya Siap Dipecat
Post a Comment