loading...
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk memonitor adanya ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai bagian Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non-Papua.
"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk memonitor adanya ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai bagian Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non-Papua.
"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).
7 Poin Ultimatum
Ultimatum tersebut disampaikan melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2/2019). Berikut ultimatum untuk pemerintah yang dikeluarkan TPNPB-OPM:
1. Perang kami TPNPB kodap III Ndugama tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat untuk Penentuan Nasip sendiri.
2. Perang kami tidak akan pernah berhenti sampai pengakuan kemerdekaan Papua.
3. Kami minta kepada pemerintah indonesia tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua hanya dengan kontak senjata.
4. Kami TPNPB/OPM tidak minta pembangunan dan bama seluru masyarakat 32 Distrik Kab Nduga minta Merdeka.
5. Seluruh Tanah Ndugama dari ujung sampai ujung manusia Rambut Lurus Warna kulit puti adalah musuh utama TPNPB Kodap III Ndugama karena banyak anggota TNI/POLRI, pria, wanita yang selama ini menyamar ibu guru, suster, dan tukang bangunan bahkan sopir taksi kami akan tembak.
6. Kami harap Pos TNI yang bertugas di Distrik Mbua segera hentikan operasi di perkampungn masyarakat.
7. Sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan semua warga sipil non Papua kosongkan dearah Kabupaten Nduga. Kalau sampai masih ada kami akan tembak.
SUMBER
from BERITA POLITIK TERLENGKAP https://ift.tt/2Evivrt
"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan pemerintah terus mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk memonitor adanya ancaman Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sebagai bagian Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil non-Papua.
"Kami ikuti perkembangan di Papua Barat dan Papua. Bahwa ancaman kelompok bersenjata (Papua) bukan kali ini saja," kata Pramono di kantornya, Senin (25/2/2019).
7 Poin Ultimatum
Ultimatum tersebut disampaikan melalui media sosial Facebook TPNPB pada Sabtu (23/2/2019). Berikut ultimatum untuk pemerintah yang dikeluarkan TPNPB-OPM:
1. Perang kami TPNPB kodap III Ndugama tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat untuk Penentuan Nasip sendiri.
2. Perang kami tidak akan pernah berhenti sampai pengakuan kemerdekaan Papua.
3. Kami minta kepada pemerintah indonesia tuntutan pengakuan kemerdekaan Papua hanya dengan kontak senjata.
4. Kami TPNPB/OPM tidak minta pembangunan dan bama seluru masyarakat 32 Distrik Kab Nduga minta Merdeka.
5. Seluruh Tanah Ndugama dari ujung sampai ujung manusia Rambut Lurus Warna kulit puti adalah musuh utama TPNPB Kodap III Ndugama karena banyak anggota TNI/POLRI, pria, wanita yang selama ini menyamar ibu guru, suster, dan tukang bangunan bahkan sopir taksi kami akan tembak.
6. Kami harap Pos TNI yang bertugas di Distrik Mbua segera hentikan operasi di perkampungn masyarakat.
7. Sampai dengan pernyataan ini kami keluarkan semua warga sipil non Papua kosongkan dearah Kabupaten Nduga. Kalau sampai masih ada kami akan tembak.
SUMBER
from BERITA POLITIK TERLENGKAP https://ift.tt/2Evivrt
0 Komentar OPM Ancam Tembak Warga Non-Papua, Ini Reaksi Pemerintah
Post a Comment